Langsa – Peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh ke-67 harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan untuk memperkuat mutu pendidikan Aceh. Hardikda tidak cukup dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi titik tolak perubahan nyata dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Fakhrurrazi, S.Pd.I, MA, beliau merupakan akademisi IAIN Langsa sekaligus Ketua Komisi B Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa, dalam refleksinya memperingati Hardikda Aceh ke-67, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, 67 tahun perjalanan pendidikan Aceh menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai capaian sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan pembenahan. Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, perubahan kebutuhan dunia kerja, serta persaingan global menuntut pendidikan Aceh terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas.
“ Hardikda harus menjadi momentum evaluasi dan perubahan. Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau pembangunan fisik, tetapi dari perubahan nyata pada kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter peserta didik,” ujarnya.
Dr. Fakhrurrazi menilai pembenahan pendidikan harus dimulai dari kualitas pembelajaran. Peserta didik tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, tetapi juga literasi, numerasi, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.
Kualitas guru menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan mutu pendidikan. Karena itu, kompetensi dan profesionalisme guru perlu diperkuat secara berkelanjutan melalui pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan nyata di ruang kelas.
“ Guru harus diberi ruang untuk fokus mendidik. Jangan sampai beban administratif mengurangi waktu dan energi guru dalam membimbing peserta didik,” katanya.
Menurutnya, pendidikan yang unggul juga tidak boleh hanya berorientasi pada prestasi akademik. Pendidikan harus mampu membentuk generasi yang berakhlak, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Nilai agama, budaya, dan kearifan lokal Aceh perlu menjadi kekuatan dalam membangun karakter peserta didik.
“ Karakter tidak cukup diajarkan melalui teori. Karakter harus dibangun melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya positif di lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, pendidikan Aceh juga dituntut melakukan transformasi. Namun, transformasi digital tidak boleh berhenti pada penggunaan perangkat dan aplikasi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan etika peserta didik.
Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan justru harus menjadi momentum untuk memperkuat peran guru sebagai pendidik, pembimbing, pemberi arah, dan pembentuk karakter.
Peningkatan mutu pendidikan juga harus berjalan seiring dengan pemerataan. Setiap anak Aceh, baik di perkotaan, pedesaan, pesisir maupun pedalaman, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“ Jangan sampai kualitas pendidikan seorang anak ditentukan oleh tempat di mana ia dilahirkan dan bersekolah,” ujarnya.
Karena itu, Dr. Fakhrurrazi mendorong Pemerintah Aceh, gubernur, bupati, dan wali kota agar menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah dengan target dan indikator yang jelas.
Ia merekomendasikan penguatan anggaran pendidikan yang tepat sasaran, pemerataan guru berkualitas, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik, perbaikan sarana dan prasarana, penguatan literasi dan numerasi, pendidikan karakter, transformasi digital, serta dukungan terhadap sekolah, madrasah, dan dayah.
Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem evaluasi pendidikan berbasis data. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat diukur berdasarkan hasil serta dampaknya terhadap peserta didik.
“ Gubernur, bupati, dan wali kota memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan pendidikan di daerah masing-masing. Kebijakan pendidikan harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap peningkatan mutu dan pemerataan,” ungkapnya.
Selain kebijakan pemerintah, kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi pendidikan, dunia usaha, dayah, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat juga perlu diperkuat. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah dan guru
Dalam momentum Hardikda Aceh ke-67, Dr. Fakhrurrazi menekankan lima agenda penting, yakni penguatan kompetensi guru dan kepala sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, percepatan pemerataan layanan pendidikan, penguatan transformasi digital dan inovasi, serta evaluasi kebijakan pendidikan berbasis data.
Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan Aceh.
“ Hardikda jangan hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pendidikan Aceh. Jadikan Hardikda sebagai titik awal untuk bergerak dari wacana menuju aksi nyata. Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang terukur, guru diperkuat, peserta didik dilindungi dan dikembangkan, serta masyarakat dilibatkan,” pungkasnya
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk membangun pendidikan Aceh yang mampu melahirkan generasi unggul dalam ilmu, kuat dalam karakter, menguasai teknologi, berakhlak, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Selamat Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67. Saatnya memperkuat mutu, menguatkan karakter, dan membangun masa depan Aceh.
